Selalu ada disktraksi dalam pemilu

                 Pemilihan umum yang akan dilangsungkan pada 9 April 2014 menjadi agenda khusus bagi para pejabat publik untuk dapat memikat hati rakyat agar dapat menduduki kursi orang nomor satu di Indonesia. Bukan hanya pejabat senior saja yang tampil di kancah politik namun para pendatang baru juga turut andil. Tiap partai politik tengah mengusung tema yang berbeda dengan kemasan sederhana namun bersifat kognatif yaitu membangun pencitraan. Hampir semua pencitraan yang ditampilkan sama sehingga membuat bingung dalam memilih kriteria calon legislatif atau calon presiden dari sisi kredibilitas sosial karena semua parpol pro rakyat dan menampilkan sikap sederhana serta keramahan sehingga sulit untuk dibedakan. Kesantunan dijadikan sebagai alat perebutan kekuasaan dalam dinamika politik di Indonesia yang telah  menenggelamkan esensi dari politik itu sendiri.  Masing-masing dari parpol sudah menentukan bakal calon presiden dengan latar belakang pengusaha sekaligus pemilik media. Dengan taktik menggaet pemilik media memudahkan parpol dalam melakukan hegemoni kepada rakyat melalui media dengan cara pencitraan kesantunan sekaligus sebagai distorsi politik guna menutupi noda hitam di masa lalu, hal ini dapat dilihat dari eskalasi kampanye yang sangat gencar di televisi akhir-akhir ini.

Dalam percaturan politik di Indonesia kebanyakan masyarakat menilai kriteria pejabat publik lebih kepada kepribadian yang ditampilkan ketimbang kapabilitas sosial maupun penilaian terhadap kebijakan― yang akan atau yang pernah dibuat sebelumnya. Segala hal yang esensial dalam kebijakan ditekan oleh citra kesantunan walaupun kebijakan itu sangat merugikan. Di mana kebijakan yang telah merugikan rakyat tersebut merupakan sesuatu yang harus dimaklumi dan diterima begitu saja, secara regresi tidak sedikit kebijakan yang banyak merugikan rakyat, akan tetapi semua itu dapat ditutupi kembali dengan kesantunan yang dimunculkan. Sikap defensif pemerintah dengan perilaku kesantunan dijadikan alat legitimasi yang seakan-akan pihak pemerintah sebagai korban sehingga rakyat menjadi empati.

Sikap santun yang dijadikan sebagai distraksi politik atau suatu pengalihan, di mana esensi politik dialihkan dan diganti oleh sikap pribadi yang baik, sederhana dan santun, sehingga apapun kebijakan yang dibuat dapat diterima begitu saja sebagai rasa ketidakpuasaan rakyat terhadap kebijakan yang telah merugikan. Hanya karena pejabat yang pandai menampilkan sikap ramah, baik, dan santun  maka kita menerima begitu saja kebijakan-kebijakan walaupun merugikan, bahkan kita cenderung memihak pada kandidat yang menyampaikan dengan santun tanpa meninjau kebijakan yang akan dibuat maupun yang telah dihasilkan. Munculnya distraksi politik dengan citra pribadi yang santun di tahun 2004 memang menjadi strategi yang tepat dalam merebut hati rakyat . Sikap defensif yang ditampilkan menaikan popularitas SBY dan alhasil terpilihlah sebagai presiden dengan mengalahkan Mega—salah satunya karena Mega dinilai terlalu keras dalam berorasi yang mencaci tentang program BLT. Kategori-kategori politik telah didepak oleh citra kesantunan, dimana kebijakan-kebijakan yang telah merugikan rakyat bisa dibarter—penghapusan subsidi atau kenaikan BBM―dapat diganti dengan pemberian BLT yang sementara waktu, kasus korupsi tidak menjadi fokus permasalahan—simpati pada air mata dan kasih sayang tersangka terhadap keluarga—keluarga terdakwa korupsi menjadi artis dadakan. Bahkan hal yang esensial seperti Perubahan amandemen UUD tidak menjadi perhatian kita, namun skandal percintaan pejabat menjadi sorotan utama. Ketika kita menerima kesantunan sebagai suatu keyakinan dalam penilaian politik maka kita cenderung akan menerima sesuatu kebijakan yang berdampak pada kepasrahan dan menerima begitu saja kebijakan-kebijakan yang telah merugikan tanpa bertanya dan mekritisi.

Menjelang pemilu 2014 dapat dipastikan para kandidat berkamuflase dengan kedok kesantunan sebagai alat untuk berebut kekuasaan. Di mana kesantunan dijadikan alat yang dapat menjatuhkan lawan politik yang tidak santun.  Sebagai pemilih yang cerdas tentunya kita menilai kandidat berdasarkan integritas bukan hanya sikap kesantunan saja, akan tetapi lebih objektiv dalam memilih yaitu menilai sesuatu dari kinerja kandidat  secara sosial dalam  hal membuat dan memutuskan suatu kebijakan. Memilih dengan cara kontemplatif dan intuisi atau kata hati saja tentu tidak cukup, diperlukan juga suatu analisis seperti membuka lembaran-lembaran lama yang pernah dilakukan oleh para kandidat sebagai referensi kriteria pemimpin mana yang memihak rakyat.

 Sikap abstain terhadap pemilu merupakan suatu paradoks― sikap antipati atau golput sama halnya “mencederai demokrasi” akan tetapi jika memilih pun tidak ada calon yang patut untuk dipilih, hal ini menjadi sebuah dilematis bagi pemilih sendiri. Kita berharap siapapun yang nanti akan menjadi pemimpin bangsa ini semoga bisa membuat wajah Indonesia bersinar dan mengurangi segala ketimpangan yang ada. Tinjau kembali apa yang akan dibuat maupun yang telah dihasilkan sebagai indikator terhadap penilaian politik, karena capres yang terpilih akan menentukan nasib bangsa ini 5 tahun ke depan.

Dari berbagai sumber dan gagasan Roliv Sapta